Runtuhnya Pajajaran bukan terjadi dalam satu malam, melainkan sebuah proses dekomposisi politik selama 58 tahun. Setelah Sri Baduga Maharaja (Prabu Siliwangi) wafat pada 1521, Pajajaran menghadapi paradoks geostrategis: mereka adalah kekuatan darat yang sangat bergantung pada logistik laut, namun akses pelabuhan mereka (Sunda Kelapa dan Banten) mulai dikuasai oleh aliansi Cirebon-Demak.

Silsilah raja-raja setelah era Siliwangi mencerminkan upaya pertahanan yang semakin terjepit. Dari upaya aliansi internasional yang gagal hingga pergeseran pusat pemerintahan ke pedalaman pegunungan, setiap suksesi menandai penyusutan wilayah kedaulatan. Analisis ini menggunakan komparasi antara naskah Carita Parahyangan dan catatan Tomé Pires untuk menyajikan fakta yang lebih objektif.

Berikut adalah kronologi teknis penguasa Pajajaran hingga titik nol tahun 1579:

Prabu Surawisesa (1521–1535): Defisit Militer dan Diplomasi Portugis

Surawisesa adalah putra mahkota yang mewarisi “bom waktu” politik. Berbeda dengan ayahnya yang memerintah dalam damai, Surawisesa harus menghadapi 15 pertempuran besar melawan ekspansi Islam pesisir. Secara logika militer, ia menyadari bahwa Pajajaran kalah dalam jumlah pasukan dan teknologi mariam. Inilah yang mendasari Perjanjian Sunda-Portugis 1522.

Surawisesa menawarkan hak pembangunan benteng di Sunda Kelapa kepada Portugis dengan imbalan bantuan militer. Namun, Portugis terlambat datang (1527), tepat saat Sunda Kelapa sudah jatuh ke tangan Fatahillah. Kekalahan ini adalah bencana ekonomi bagi Pakuan karena mereka kehilangan “napas” perdagangan lada. Prasasti Batutulis (1533) yang dibuatnya bukan sekadar monumen kerinduan, melainkan pernyataan legitimasi politik di tengah otoritasnya yang mulai digugat oleh kekalahan-kekalahan di pesisir.

Prabu Ratu Dewata (1535–1543): Askese di Tengah Krisis Defensif

Suksesi berlanjut ke Prabu Ratu Dewata. Dalam catatan sejarah, ia dikenal karena gaya kepemimpinan yang pasif (manurung) dan lebih fokus pada ritual keagamaan. Namun, jika dilihat dari sudut pandang strategis, kebijakan Ratu Dewata mencerminkan keputusasaan pusat. Karena jalur dagang tertutup, pendapatan kerajaan merosot tajam, yang mengakibatkan ketidakmampuan istana untuk membiayai tentara profesional (bayaran).

Akibatnya, koordinasi dengan penguasa daerah (vassal) mulai pecah. Banyak daerah bawahan di perbatasan mulai melakukan pembangkangan atau menyeberang ke pihak Banten karena istana Pakuan dianggap tidak lagi mampu memberikan perlindungan keamanan. Masa kekuasaannya yang singkat (8 tahun) menandai transisi Pajajaran dari negara ofensif menjadi negara yang sepenuhnya terkepung di dalam benteng Pakuan sendiri.

Sang Ratu Sakti (1543–1551) & Prabu Nilakendra (1551–1567): Kolapsnya Otoritas Pusat

Pada periode Sang Ratu Sakti, terjadi “kebocoran” internal. Pelanggaran adat yang dicatat dalam naskah kuno sebenarnya merujuk pada ketidakmampuan raja menjaga solidaritas elit bangsawan. Otoritas pusat Pakuan kehilangan kendali atas wilayah luar. Hal ini berlanjut pada masa Prabu Nilakendra, di mana ia mencoba menggunakan pendekatan mistis (jimat dan simbol) untuk menutupi kelemahan pertahanan fisik.

Tahun 1567 adalah titik krusial. Ketika Maulana Hasanuddin (Banten) melakukan tekanan masif, Prabu Nilakendra melakukan langkah yang mematikan legitimasi kerajaan: Meninggalkan Istana Pakuan. Dalam logika politik kuno, istana adalah simbol kedaulatan. Ketika raja melarikan diri ke pegunungan (daerah pedalaman Garut/Cianjur), secara administratif Pajajaran telah berubah menjadi pemerintahan di pengungsian (government in exile).

Prabu Ragamulya / Suryakancana (1567–1579): Akhir Pajajaran sebagai Negara Nomaden

Raja terakhir ini tidak pernah memerintah dari Pakuan. Ia memimpin sisa-sisa pasukan dari Pulasari (Pandeglang). Suryakancana adalah sosok yang mencoba mengonsolidasi loyalitas suku-suku pegunungan yang masih setia. Namun, tanpa akses pelabuhan dan tanpa ibu kota, Pajajaran hanya tinggal nama di atas kertas.

Kejatuhan total terjadi pada 1579 saat Maulana Yusuf (Banten) menyerbu Pakuan yang sudah kosong dan membawa Palangka Sriman Sriwangi (Batu Penobatan) ke Banten. Tindakan ini secara simbolis dan legal-formal memindahkan kedaulatan Pajajaran ke Kesultanan Banten. Suryakancana gugur dalam upaya terakhir mempertahankan kedaulatan Sunda, menandai berakhirnya era Hindu-Budha dan transisi total Jawa Barat menuju era Islam.

Tabel Ringkasan Silsilah Pasca-Siliwangi

Nama Raja	Masa Jabatan	Karakter Pemerintahan	Status Kerajaan
Prabu Surawisesa	1521 – 1535	Militeris & Diplomatik	Berbasis di Pakuan
Prabu Ratu Dewata	1535 – 1543	Pasif & Religius	Berbasis di Pakuan
Sang Ratu Sakti	1543 – 1551	Krisis Otoritas & Elit	Berbasis di Pakuan
Prabu Nilakendra	1551 – 1567	Mistik & Eksodus	Pakuan Ditinggalkan
Prabu Ragamulya	1567 – 1579	Gerilya & Nomaden	Runtuh Total (1579)

Refleksi Runtuhnya Kerajaan Padjdjaran

Kesimpulan strategis bagi pelajar menunjukkan bahwa runtuhnya Pajajaran tidak bisa dijelaskan hanya lewat aspek militer semata, melainkan juga karena faktor ekonomi yang menjadi penopang kekuatan kerajaan. Ekonomi berperan sebagai kunci: Pajajaran runtuh bukan hanya karena kalah dalam perang, tetapi juga karena blokade ekonomi yang terjadi di jalur pelabuhan Sunda Kelapa dan Banten. Pada konteks tersebut, komoditas seperti lada menjadi simbol vitalnya aliran uang—tanpa hasil perdagangan (misalnya lada), kerajaan kehilangan kemampuan finansial untuk membiayai kebutuhan negara, termasuk pendanaan tentara dan strategi pertahanan.

Selain itu, runtuhnya otoritas Pajajaran juga terlihat dari sisi legitimasi simbolik. Kehilangan kedaulatan tidak sekadar bersifat politik, tetapi juga berakar pada hilangnya pengakuan atas kekuasaan yang sah; dalam tradisi Sunda, Batu Penobatan yang dibawa ke Banten menjadi penanda penting bahwa legitimasi simbolik raja melemah. Ketika batu penobatan tersebut tidak lagi berada dalam lingkup yang seharusnya, seseorang tidak bisa dianggap sebagai raja yang sah menurut tradisi, sehingga kontrol dan pengaruh kepemimpinan ikut bergeser.

Pada akhirnya, rangkaian silsilah yang muncul menggambarkan adanya tren pelemahan suksesi: kapasitas kepemimpinan bergeser dari figur yang sebelumnya menonjol sebagai panglima perang menjadi sosok yang pada akhirnya lebih dekat dengan kondisi ketidakstabilan atau pelarian. Perubahan ini mengindikasikan bahwa seiring menyusutnya sumber daya kerajaan, kemampuan untuk mempertahankan kepemimpinan yang kuat dan berdaya juga ikut menurun, sehingga kerajaan semakin rapuh dan sulit bertahan.

Naskah ini memberikan perspektif bahwa sejarah adalah tentang adaptasi terhadap realitas ekonomi dan militer. Pajajaran telah berjuang maksimal, namun perubahan arus sejarah di pesisir utara terlalu besar untuk dibendung oleh kekuatan daratan. Sampurasun!